Pembaharuan Kebijakan Anti Pencucian Uang

PT. First State Futures Published 2022-10-14

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Maka kami menambahkan poin IV. pada Kebijakan Anti Pencucian Uang tentang KEBIJAKAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PIALANG BERJANGKA, poin tersebut menjelaskan tentang pihak-pihak yang dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi dan belum diijinkan untuk menjadi nasabah peserta pialang berjangka.

Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarka n tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Pelajari selengkapnya pada halaman Kebijakan Anti Pencucian Uang.



Informasi Lainnya

Peringatan! terhadap segala bentuk sesuatu yang mengatas namakan PT. First State Futures !. Kami tidak pernah menjanjikan fix income (keuntungan pasti) dalam bentuk apapun serta tidak memiliki layanan titip dana atau sejenisnya, selengkapnya